Header Ads

Kebijakan Desa

Kasreman merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi Jawa Timur, ini membawahi 8 (delapan) diantaranya, Desa Cangakan,Desa Gunungsari, Desa Jatirejo, Desa Karang, Desa Kasreman, Desa Kiyonten, Desa Lego Kulon dan Desa Tawun. Mayoritas ke delapan desa tersebut hampir memiliki karakteristik yang sama yakni perbukitan, sawah, dan lahan kering, sumber ekonimi masyarakat yaitu dari hasil pertanian, perdagangan, jasa,peternakan dan hutan.

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa yang akan datang dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpihan yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin, meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang sangat penting bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang sebelah mata dalam hal ekonomi ataupun pembangunan.

Oleh karena itu sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Ngawi. Jika tidak maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin nyata dan sulit dijangkau terutama dalam hal perekonomian, adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat yang baku mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Sasaran pembahasan desa tersebut diupayakan secara bertahap.

  1. Peningkatan kapasitas tenaga kerja di pedesaan
  2. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa
  3. Penguatan lembaga dan kelompok di desa
  4. Pengembangan kemampuan dan ekonomi masyarakat desa
  5. Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan
  6. Pemantapan terpadu pembangunan desa berwawasan lingkungan

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan ekonimi dan peningkatan kapasitas untuk jangka panjang, peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa) fisik (raga) dan kecerdasan tentunya dengan kesadaran masyarakat desa. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa, banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sistem pembangunan desa. Konsep perencanaan desa mencakup 5 dimensi sebagai pilar utama yaitu:

  1. Tata ruang desa:

    Rehabilitasi, rekontruksi dan pengembangan desa, selain itu juga mampu menampung pertumbuhan ruang di masa datang secara fleksibel dan mampu menampung kebutuhan perbaikan struktur tata ruang desa melalui konsolidasi lahan jika diperlukan konsep ini sesuai dengan muatan PP No 4 Tahun 2005.

  2. Perekonomian desa:

    Meningkatkan kehidupan masyarakat dan pembangunan sarana ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan usaha mikro, kelembagaan ekonomi dikaitkan sumber daya manusia.

  3. Sosial dan budaya desa:

    Sosial dan Budaya Pembangunan pendidikan, sosial dan penguatan adat istiadat setempat dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat yang melibatkan segenap lapisan masyarakat termasuk didalamnya kelompok masyarakat, pemuda dan wanita.

  4. Mitigasi bencana:

    Penataan ruang desa dan fungsi khusus mitigasi bencana berupa pembangunan daerah daerah yang rawan bencana dan tempat-tempat yang digunakan untuk penampungan evakuasi warga ketika terjadi bencana.

  5. Lingkungan hidup:

    Penataan lingkungan yang menjaga keseimbangan holistik antara kawasanbudidaya dengan kawasan hutan dalam upaya menjaga kelestarian penghidupan sebagai besar masyarakat, penataan dilakukan juga terhadap pengelolaan disektor pertanian, perkebunan, perikanan,dan kehutanan untuk meminimalisir

Desa gunungsari terletak di Kecamatan Kasreman termasuk dalam wilayah pertanian secara umum Kecamatan Kasreman merupakan kawasan pertanian lahan basah dan kering, Kabupaten Ngawi khususnya Desa Gunungsari dikembangkan sesuai potensi wilayah yang ada. Sesuai dengan visi pembangunan Desa Gunungsari yang berlaku, dengan mengedepankan ilmu pengetahuan dan sosial Desa gunungsari ingin menuju desa yang ideal dan madani dengan mewujudkan masyarakat gunungsari yang hidup sejahtera penuh kerukunan yang dilandasi ilmu pengetahuan dan teknologi.


KESIMPULAN

Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanakan (menagement) pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya adalah, bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), kecerdasan dankesadaran bermasyarakat dan bernegara.

Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa. Pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja.

Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Beberapa program pembangunan pedesaan yang pernah dilaksanakan misalnya program bidang pangan, program Inpres, desa tertinggal, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengembangkan pedesaan dalam mengejar ketertinggalannya dari perkotaan. Guna mendorong peningkatan pangan, selain itu guna menyokong program pangan, pemerintah menyediakan bantuan Kredit Usaha Tani (KUT) serta (KUR) kredit usaha rakyat bagi para petani serta pengusaha kecil dalam memberikan permodalan dalam pengelolaan lahannya memperbesar usahanya.


SARAN
Dengan adanya sebuah kebijakan dalam perencanaan pembangunan Desa Gunungsari menuju sejahtera, setiap kecamatan diperlukan sebuah sistem yang mampu dalam mengolah pembangunan desa sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dimana hal itu menyangkut sumber daya manusia dalam hal ini paling utama penyelenggara pemerintahan desa, masyarakat dan sumber daya alam.

Powered by Blogger.